Terus bermunculannya kasus-kasus gizi buruk yang endemik di berbagai wilayah di Indonesia sebenarnya bukan fenomena mengherankan untuk sebuah bangsa yang belum menganggap pembangunan sumber daya manusia—termasuk kesehatan dan pendidikan—sebagai investasi terpenting bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Malnutrisi, Keteledoran Sebuah Bangsa
 Di tingkat nasional, alokasi anggaran investasi sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, sering menjadi hal yang pertama dikorbankan dalam kondisi ekonomi sedang sulit. Sementara di tingkat rumah tangga, kesehatan dan pendidikan juga belum menjadi isu penting dan masih dikalahkan oleh pengeluaran untuk konsumsi rokok.
Lonjakan jumlah anak balita penderita gizi buruk dari 1,8 juta (tahun 2005) menjadi 2,3 juta (2006), seperti diungkapkan Unicef pekan lalu, tentu membuat kita bertanya-tanya. Mengapa kasus gizi buruk terus meningkat, padahal kemiskinan menurut pemerintah mengalami penurunan dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
Di luar 2,3 juta anak balita gizi buruk ini, masih ada 5 juta lebih yang juga mengalami gizi kurang. Jumlah bayi berstatus gizi buruk dan gizi kurang ini sekitar 28 persen dari total bayi di seluruh Indonesia.
Dari total bayi berstatus gizi buruk dan gizi kurang ini, sekitar 10 persen berakhir dengan kematian. Dari angka kematian bayi yang 37 per 1.000 kelahiran, separuhnya adalah akibat kurang gizi. Dengan kenyataan seperti ini, kita semestinya tidak bisa lagi menutup mata.
Dilihat dari sebaran wilayahnya, dari 343 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Survei Departemen Kesehatan-Unicef tahun 2005, hanya delapan kabupaten yang memiliki prevalensi balita gizi buruk atau gizi kurang yang rendah (kurang dari 10 persen). Sebanyak 257 kabupaten/kota lainnya tergolong prevalensi tinggi dan 169 kabupaten/kota sangat tinggi.
Dari data Depkes juga terungkap masalah gizi di Indonesia ternyata jauh lebih serius dari yang kita bayangkan selama ini. Gizi buruk atau anemia gizi tidak hanya menghinggapi bayi atau anak balita, tetapi semua kelompok umur. Perempuan adalah kelompok paling rentan, di samping anak-anak.
Dari sekitar 4 juta ibu hamil, separuhnya mengalami anemia gizi dan satu juta lainnya kekurangan energi kronis (KEK). Dari ibu hamil dalam kondisi seperti itu, rata-rata setiap tahun lahir 350.000 bayi yang lahir dalam kondisi berat badan rendah.
Untuk anak usia sekolah, dari 31 juta anak, 11 juta di antaranya bertubuh pendek akibat gizi kurang dan 10 juta mengalami anemia gizi. Untuk kelompok usia remaja, dari 10 juta remaja putri (15-19 tahun), sebanyak 3,5 juta mengalami anemia gizi.
Untuk wanita usia subur (WUS), dari 118 juta WUS, sebanyak 11,5 juta di antaranya juga mengalami anemia gizi. Kurang energi kronis juga dialami 30 juta orang dari kelompok usia produktif. Kurang gizi juga dialami lansia, dengan jumlah penderita anemia gizi sekitar 5 juta orang.
Angka-angka di atas menunjukkan, Indonesia masih belum merdeka dari kelaparan dan juga kemiskinan sebagai akar penyebab utama malnutrisi.
Tingginya prevalensi anemia gizi pada wanita dan anak-anak ini akhirnya menciptakan lingkaran setan. Wanita penderita gizi kurang akan melahirkan anak- anak dengan berat badan rendah yang rentan terkena infeksi dan kematian. Jika bertahan hidup, mereka tak akan mampu tumbuh dan berkembang secara optimal.
Mereka juga mengalami gangguan kecerdasan, dan mengakibatkan potensi putus sekolah juga menjadi tinggi. Pada usia dewasa, dia tidak produktif sehingga akhirnya hanya akan menjadi beban bagi keluarganya dan juga perekonomian.
"Maraknya kasus gisi buruk juga membuktikan ketahanan pangan masyarakat sebenarnya belum terwujud"
Karena kemiskinan dan gangguan kecerdasan akibat kurang gizi, lebih dari 50 persen anak perempuan di perkotaan dan lebih dari 80 persen anak perempuan di pedesaan tidak lagi bersekolah dan menikah muda.
Akibatnya, usia subur juga lebih lama dan jumlah anak yang dilahirkan lebih banyak. Ini mengakibatkan beban hidup mereka juga lebih berat dan semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan.
Pemberdayaan masyarakat
Fenomena kurang gizi sendiri disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yakni kemiskinan, kondisi lingkungan, buruknya pelayanan kesehatan, dan kurangnya pemahaman mengenai gizi. Namun, penyebab paling utama adalah kemiskinan. Kemiskinan membuat ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas di tingkat rumah tangga juga rendah.
Sekitar 17,7 persen atau 39 juta penduduk Indonesia masih miskin. Jika ukuran garis kemiskinan 2 dollar AS yang dipakai, lebih dari 110 juta orang atau 53 persen dari total penduduk masih di bawah garis kemiskinan.
Oleh karena itu, tidak mungkin mengatasi masalah gizi buruk di masyarakat tanpa adanya upaya peningkatan ekonomi di tingkat rumah tangga. Ini menjadi persoalan besar dengan keterbatasan kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja sekarang ini.
Indonesia sebenarnya sudah banyak membuat kemajuan dalam menekan angka gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita menjadi :
37,5 persen (1989),
35,5 persen (1992),
31,6 persen (1995),
29,5 persen (1998),
26,4 persen (1999),
24,6 persen (2000).
Akan tetapi, sejak tahun 2000 angka gizi buruk dan gizi kurang kembali meningkat, menjadi :
26,1 persen (2001),
27,3 persen (2002),
27,5 persen (2003),
29 persen (2005).
Depkes mengakui, problem penanganan masalah gizi menghadapi tantangan lebih besar lagi pada era otonomi daerah. Pemerintah daerah yang diharapkan lebih berperan dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu.
Di masa lalu, intervensi gizi oleh pemerintah juga bisa lebih cepat dilakukan dalam kasus ditemukan anak balita kurang gizi atau gizi buruk, antara lain karena masih berfungsinya pos pelayanan terpadu (posyandu) dan tenaga-tenaga medis wajib praktik yang menjangkau hingga daerah-daerah terpelosok.
Sekarang, dari 250.000-an posyandu, tinggal 40 persen yang aktif sehingga hanya sekitar 43 persen anak balita yang terpantau. Tanpa kader-kader di lapangan, Depkes sendiri, seperti diakui Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, Sri Astuti S Suparmanto, tak akan bisa berbuat banyak.
Tertinggal
Dari sini, kita mestinya tak perlu heran mengapa indeks pembangunan manusia (IPM) semakin tertinggal, dan kita terus menjadi bangsa pesakitan yang tak bisa bersaing dengan negara lain. Kita juga tak kunjung keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan terbebas dari penyakit sosial seperti kelaparan.
Dibandingkan dengan negara- negara tetangga, angka kematian bayi dan ibu di Indonesia termasuk tinggi. Angka kematian bayi di Indonesia tahun 2004 adalah 37 per 1.000 kelahiran hidup. Sebagai perbandingan, Thailand 20 dan Malaysia hanya 6 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka harapan hidup di Indonesia juga lebih rendah daripada negara-negara tersebut.
Ironisnya, pada saat bersamaan, Indonesia semakin kewalahan menghadapi epidemi masalah kelebihan gizi (gizi lebih) dalam bentuk obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes.
Prof dr Hamam Hadi MS Sc D pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2005 menyebutkan, Indonesia kehilangan nilai ekonomi Rp 22,6 triliun atau 1,43 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2003 akibat prevalensi kurang gizi yang masih relatif tinggi.
Jika hingga tahun 2010 prevalensi dan tiga masalah utama gizi (gangguan akibat kekurangan yodium/GAKY, kekurangan energi kronis/KEP, dan anemia pada orang dewasa) belum diatasi, bangsa Indonesia akan kehilangan nilai ekonomis Rp 186,1 triliun. Sebaliknya, jika tiga masalah gizi utama bisa diatasi melalui intervensi gizi, akan dihasilkan nilai ekonomi Rp 55,8 triliun hingga tahun 2010.
Hamam sendiri melihat kebijakan pemerintah selama ini cenderung lebih menekankan pada upaya-upaya promotif dan preventif ketimbang upaya-upaya yang sifatnya promotif-preventif. Alokasi anggaran untuk upaya promotif-preventif tidak sampai 10 persen dari total anggaran bidang kesehatan, sementara untuk upaya kuratif mendapat alokasi 60-80 persen.
Tingginya kejadian luar biasa (KLB), termasuk gizi buruk sekarang ini, menurut Hamdi, adalah juga akibat kebijakan pembangunan kesehatan yang hanya responsif dan kagetan, atau simptomatif dan populis, bukan kausatif dan antisipatif terhadap masalah-masalah kesehatan yang dirumuskan secara lebih sistematis berdasarkan fakta di lapangan.
Untuk pemerintah daerah, Hamam melihat komitmen mereka terhadap pembangunan bidang kesehatan masih kurang. Padahal, pada era otonomi daerah, peran mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Beberapa kalangan lain melihat, alokasi anggaran untuk kesehatan yang hanya 3 persen dari PDB juga menunjukkan tidak cukup kuatnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai perbandingan, Malaysia, Thailand, dan Filipina sendiri sekarang ini mengalokasikan 6-7 kali lipat anggaran lebih besar dibandingkan dengan Indonesia untuk pendidikan dan kesehatan.
Sri Astuti sendiri mengatakan, bukan saatnya saling menyalahkan. Menurut dia, Depkes sudah berusaha keras.
"Tugas dan tanggung jawab Depkes adalah regulator, fasilitator, dan membuat standar. Itu sudah kita kerjakan. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan baik kalau pemerintah daerah sendiri tidak melihat strategi itu sebagai strategi mereka yang akan dioperasionalkan. Kebijakan kita adalah kebijakan Indonesia, tetapi harus diterjemahkan di pemerintah daerah. Kalau sekarang, dengan keadaan seperti itu, hanya Depkes yang dinilai, fair enggak?" ujarnya.
Menurut Sri Astuti, anggaran besar juga tidak menjamin program berjalan, tanpa adanya pemberdayaan masyarakat sendiri. "Sebetulnya, kalau kita efisien, jalan tuh. Dulu kan anggarannya enggak sampai segini, bisa jalan. Karena masyarakat di bawah itu melihat bahwa program ini milik mereka," ujarnya. Menurut Sri Astuti, masalah kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau Depkes.
Maraknya kasus gizi buruk juga membuktikan ketahanan pangan masyarakat sebenarnya masih belum terwujud. Ketahanan pangan yang di masa lalu dilumpuhkan oleh kebijakan swasembada beras dengan sistem monokulturnya, mestinya menjadi tantangan buat Departemen Pertanian kini dalam penyediaan pangan bagi rakyat.
Demikian pula, ini juga tantangan buat Depnaker dan departemen-departemen teknis lain di pemerintahan. Sebab, masalah gizi buruk ini muaranya akhirnya juga tergantung pada tingkat ekonomi penduduk dan ketersediaan lapangan kerja serta pangan yang bisa dijangkau, selain juga pemahaman mengenai gizi, yang lagi-lagi kalau dicari akarnya akhirnya tak jauh-jauh dari tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya memang masih rendah.
Depkes sendiri berpandangan, sama saja omong kosong mengurangi kemiskinan tanpa memperbaiki masalah gizi masyarakat. "Gizi bukan hanya isu kesejahteraan, isu hak asasi manusia, serta masalah pangan dan konsumsi, tetapi juga isu investasi. Meningkatkan gizi penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Direktur Gizi Masyarakat Depkes Ina Hernawati.
Tanpa itu, jangan berharap terlahir sumber daya manusia yang tangguh dan mampu bersaing atau perekonomian yang kuat. Tanpa itu, fenomena generasi yang hilang (lost generation), seperti dicemaskan Unicef, juga akan terus menghantui Indonesia.
Ditulis Oleh : Sri Hartati Samhadi
Sumber Kompas |
|
===============================================
Indonesia dalam Belitan Kemiskinan dan Gizi Buruk
Kemiskinan dan gizi buruk ibarat dua sisi mata uang. Angka kemiskinan tahun ini dilaporkan Badan Pusat Statistik menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk 220 juta, juga diikuti peningkatan angka prevalensi anak balita yang mengalami gizi buruk.
Rencana pembangunan bidang kesehatan untuk menurunkan prevalensi gizi buruk menjadi maksimallima persen dan gizi kurang menjadi maksimal 20 persen harus menempuh jalan yang panjang. Anak balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang dalam terminologi kesehatan digolongkan menjadi anak balita kurang gizi.
Program-program Kesehatan Presiden RI Soeharto (1993-1998)
"Upaya untuk mengatasi masalah kesehatan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat" (16 Februari 1995).
Kebijakan Bidang Kesehatan:
• Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
• Penggunaan kartu sehat
• Penyuluhan tentang kebiasaan hidup sehat
• Gerakan Jumat Bersih
• Pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan
• Program penanggulangan kanker nasional
• Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Program-program Kesehatan Presiden RI BJ Habibie (1998-1999)
"Pembangunan kesehatan perlu lebih menekankan pada upaya-upave preventif-promotif. tanpa mengabaikan penduduk yang sakit. Pengobatan penyakit itu merupakan upaya peningkatan kesehatan, yang bersama upava pencegahan akan mempercepat kembalinya seseorang menjadi sehat dan produktif" (1 Maret 1999).
Kebijakan Bidang Kesehatan:
• Program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan dengan sasaran utama para keluarga miskin. ibu hamil, dan nifas, serta anak di bawah usia dua tahun
• Gerakan pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010
• Gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi (Inpres No 8 Tahun 1999)
Program-program Kesehatan Presiden RI Abdurrahman Wahid (1999-2001)
"Bidang kedokteran di Indonesia sampai sekarang masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Untuk itu, bidang kedokteran harus dapat meningkatkan profesionalisme agar di masa datang Indonesia bisa sejajar dengan negara lain di ASEAN" (24 Oktober 2000).
Kebijakan Bidang Kesehatan:
• Pekan sanitasi nasional di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan
• Peningkatan pelayanan kebidanan oleh tenaga kesehatan dengan menempatkan 54.000 bidan terlatih ke desa-desa
• Program making pregnancy safer
• Program keluarga berkualitas 2015
• Program revitalisasi posyandu
• Pemberantasan penyakit menular
• Program jaring pengaman sosial bidang kesehatan
Program-program Kesehatan Presiden RI Megawati Soekarno Putri (2001-2004)
"Setiap orang berkewajiban menjaga kesehatannya. Ekonomi rumah tangga menuju keluarga selahtera didukung oleh kesehatan anggota keluarga."
Kebijakan Bidang Kesehatan:
• Sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan pembayaran melalui PT Askes
• Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga medis melalui perekrutan tenaga medis untuk puskesmas dan RS di daerah tertinggal
• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar lewat satu tindakan, yaitu penanganan secara tepat terhadap wabah penvakit, gizi buruk, dan berbagai masalah kesehatan lain.
• Program dokter keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga.
Program-program Kesehatan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)
"Untuk mengatasi masalah polio, busung lapar, dan gizi buruk yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia akhir-akhir ini, program-program dari pemerintahan masa lalu yang terabaikan selama tuiuh tahun masa reformasi ini dihidupkan kembali, seperti pendidikan kesejahteraan keluarga, posyandu, Pekan Imunisasi Nasional, dan apotek hidup" (9 Juni 2005)."
Kebijakan Bidang Kesehatan:
• Gerakan nasional pemberantasan sarang nyamuk
• Program pramosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
• Program lingkungan sehat
• Program sumber daya kesehatan
• Program pencegahan dan pemberantasan penyakit
• Program perbaikan gizi masyarakat
• Program obat dan pembekalan kesehatan
• Program pengembangan obat alami Indonesia
• Program pengawasan obat dan makanan
• Program penelitian dan pengembangan kesehatan
• Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Sumber : Kompas, Sabtu 7 Oktober 2006 |
|
===============================================================
Tanda-tanda Busung lapar ("Honger Oedem"/HO)
Jenis Kwashiorkor :
• Bengkak pada seluruh tubuh, terutama pada punggung dan kaki, bila ditekan akan mellinggalkan bekas seperti lubang.
• Otot mengecil dan menyebabkan lengan atas kurus.
• Timbul ruam berwarna merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas.
• Tidak nafsu makan.
• Rambut menipis, berwarna merah seperti rambut jagung dan mudah dicabut tanpa menimbulkan rasa sa kit.
• Wajah anak membulat dan sembab (moon face).
• Cengeng, rewel, dan apatis.
• Sering disertai infeksi, anemia, dan diare.
Jenis Marasmus :
• Anak sangat kurus tampak tulang terbungkus kulit
• Tulang rusukmenonjol
• Wajah seperti orang tua
• Kulit keriput (jaringan lemak sangat sedikit sampai tidak ada)
• Cengeng/ rewel
• Perut cekung, disertai diare kronik dan susah buang air kecil
Jenis Kwashiorkor Marasmus :
• Campuran dari beberapa tanda, kwashiorkor dan marasmus
• Pembengkakan tidak meneolok
(Sumber : Departemen Kesetahan)
Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994, 1997, 2002
Sumber : Kompas, Sabtu 7 Oktober 2006
==================================================
Daerah, Lautan Gizi Buruk
Wika Taek (9 bulan), penderita gizi buruk berat, dalam pangkuan ibunya, Goni Kolo, Warga kelurahan Bansone, Timor Tengah Utara, berat normal hanya 6,3 kg dari berat normat 8,6 kg untuk anak seusianya.
Sawah tadah hujan di Dusun Candimas, Desa Rajawali, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, hanya bisa panen padi sekali setahun. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai buruh bordir yang dibayar Rp 15.000 per satu potong baju.
Jad Sudrajad (35), warga Dusun Candimas, menuturkan, penghasilannya hanya cukup untuk membeli 1 kilogram beras dan lauk seadanya. "Saya sama seperti warga lainnya, tidak mampu membeli makanan yang bergizi, yang penting kenyang," katanya.
Alhasil, pemandangan seperti anak-anak yang berbobot badan tidak sesuai umur dengan mudah dijumpai di desa tersebut. Yuli (5), keponakan Ajad, pada usianya yang kelima hanya berbobot tak kurang dari 10 kilogram dan tinggi badan hanya 75 sentimeter, jauh dari standar kesehatan.
Kondisi yang sama dengan mudah ditemukan di Desa Krisnowidodo, Kecamatan Tegineneng, Lampung Selatan. Dengan sawah tadah hujan, warga desa memilih menjadi buruh tani. Untuk memperpanjang umur 1 kilogram beras, warga memasak gaplek dan oyek sebagai pengenyang. Mereka lupa memerhatikan gizi anak balita.
Jamiah (45) bahkan hanya memberi cucu balitanya makanan seadanya. "Adanya oyek, ya oyek. Kalau ada sayur, ya dikasih sayur," tuturnya.
Herdi Mansyah, Ketua Eksekutif Koalisi untuk Lampung Sehat, mengatakan, contoh riil di lapangan menggambarkan betapa kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat Lampung. Ia merujuk pasien anak balita gizi buruk di Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSAM) Bandar Lampung.
"Pasien anak balita yang keluar masuk Bangsal Alamanda pasti pasien balita berstatus gizi buruk dengan atau tanpa penyakit penyerta," ungkapnya.
Di bangsal anak kelas tiga RSAM dengan mudah ditemukan pasien seperti Dani Roberto (2 bulan) yang hanya berbobot 2,3 kilogram. Atau Muamar Putra Ramadhani (20 bulan), anak balita penderita gizi buruk dengan berat badan hanya 6 kilogram dan sudah dirawat satu bulan di sana. Semuanya datang dari keluarga dengan penghasilan pas-pasan dan beranak lebih dari tiga.
Berdasarkan catatan RSAM, pada tahun 2005 terdapat 40 pasien balita dan bayi gizi buruk yang berhasil ditangani. Sedangkan pada Januari-September 2006, bayi atau anak balita gizi buruk yang ditangani sudah 46 pasien.
Kepala Subdinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Muyanti menyebutkan, data yang tercatat di RSAM itu hanyalah gambaran kecil saja dari kondisi sebenarnya.
Sepanjang tahun 2005, bayi atau anak balita bergizi buruk di Lampung yang bisa dicatat baru 453 kasus. Adapun sepanjang Januari-Agustus 2006, yang tercatat baru 388 kasus. Padahal, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung per 31 Mei 2006 menggambarkan, dari 1.707.646 keluarga di Lampung, 45,9 persen di antaranya terkategorikan keluarga miskin yang tinggal di 765 desa miskin.
Gaplek di Trenggalek
Sudarman (62), Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Trenggalek, Jawa Timur, tidak harus merasa malu menyebutkan 98 persen warganya mengonsumsi gaplek. Menurut dia, warga makan gaplek karena kebiasaan. Sebanyak 1.700 keluarga dengan anggota rata-rata empat orang di desa itu hanya mengonsumsi beras 10 kilogram per bulan. "Bukan berarti warga di sini makannya sedikit, nasi biasa dicampur gaplek agar banyak," tuturnya.
Di desa ini setiap keluarga rata-rata berpenghasilan Rp 250.000 per bulan. Harga beras termurah Rp 4.000 per kilogram. Jika tidak dicampur gaplek, setiap keluarga rata-rata membutuhkan beras 50 kilogram per bulan atau mengeluarkan dana Rp 200.000 per bulan untuk membeli beras.
Sebaliknya, warga tidak perlu membeli gaplek untuk konsumsi. Mereka cukup menanam, dan setelah panen, mengeringkan ketela pohon. Lahan penanaman tersedia luas di sekitar desa dan ketela pohon mudah tumbuh di mana saja. Warga harus membeli beras karena desa itu tidak mempunyai sawah sejengkal pun.
Kepala Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Murjoko (50), berseloroh, pola konsumsi warganya lebih baik daripada warga Desa Sidomulyo. Warganya biasa mengonsumsi nasi campur tiwul. Disebut lebih baik karena tiwul diolah dari tepung yang dibuat dari gaplek. "Kurang tepat jika disebut nasi campur tiwul. Lebih tepat tiwul lauk nasi. Soalnya, warga hanya mengonsumsi sedikit nasi," tuturnya.
Murjoko mengungkapkan, 85 persen keluarga desa itu memenuhi hampir seluruh dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS untuk disebut keluarga miskin. Dengan kata lain, 600 dari 699 keluarga di desa itu masuk kategori miskin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Imam Suprapto memaparkan, kemiskinan dan rendahnya infrastruktur merupakan salah satu persoalan pokok di wilayah itu. Di kabupaten itu terdapat 221.236 warga miskin dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Dongko, yakni 35.078 warga. Sedangkan dari 859 kilometer jalan di sana, hanya 457 kilometer dalam kondisi bagus.
Air putih di NTT
Saat ditemui di kediamannya, Maria, penduduk Dusun Kelapa Tinggi, Kupang, sibuk membereskan semua barang yang berserakan di depan dan di dalam rumah yang berukuran 3 meter x 4 meter itu. Dusun itu terletak 12 kilometer dari Kota Kupang.
Cucian yang masih sisa dibiarkan berserakan di halaman rumah. Beberapa potong pakaian yang dikenakan Frisalen, bayinya yang berusia 11 bulan, telah dipajang untuk dijemur, tetapi tampak masih ada kotoran Frisalen melekat di kain itu.
Perempuan berusia 32 tahun itu kemudian berlari masuk ke dalam kamar menggendong Frisalen yang tengah tidur. Keringat mengucur di seluruh tubuh Frisalen karena demam, mencret, dan menderita gizi buruk.
Berat badan Frisalen cuma 5,3 kg sedangkan usianya 11 bulan. Sesuai ketentuan dalam Kartu Menuju Sehat yang dikeluarkan Departemen Kesehatan, yang disebarkan di setiap posyandu di Tanah Air, Frisalen harus memiliki berat badan 8-9 kg.
Berat badan Frisalen saat lahir 3,1 kg, tetapi sampai usia 11 bulan, tidak mengalami pertumbuhan secara wajar. Akibat kesulitan ekonomi, orangtua Frisalen tidak memberi makan sesuai kebutuhan. Sejak lahir hingga usia delapan bulan makanannya tidak tentu. Kadang diberi nasi kalau ada, kadang singkong atau cuma minum air putih. Air susu Maria tidak keluar sejak melahirkan Frisalen meski dipaksa terus. Setelah lembaga swadaya masyarakat masuk di dusun itu, Frisalen mulai mendapat perhatian.
Selain sebagai penggarap lahan sawah milik pejabat dari Kota Kupang, ayah Frisalen juga bekerja sebagai penyadap pohon aren. Tetapi, hanya dua pohon tuak yang disadap dengan hasil sekitar 3-4 gelas per hari.
Staf dari Yayasan Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana (PMPB) NTT Yan Pieter Windi, yang bekerja untuk masyarakat Kelapa Tinggi mengatakan, PMPB telah membawa Frisalen ke RSUD Prof Dr WZ Yohannes di Kota Kupang karena kondisi berat badan terus menurun. Tetapi, orangtua tidak betah membiarkan anaknya tinggal di rumah sakit. Akhirnya, malam itu juga Frisalen dibawa pulang ke Kelapa Tinggi.
Ketua Posyandu Kelapa Tinggi Ny Ita Adoe akhirnya membantu mengatasi kondisi kesehatan Frisalen dengan memberikan susu "skim" bantuan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang baru masuk beberapa pekan di daerah itu. Ada dua LSM yang membantu menangani masyarakat setempat, yakni PMPB dan WFP. (KOR/HLN/RAZ/DOE)
Sumber : kompas
Copyright 2007. All Rights Reserved.  |
Latest Contents 
Show/Hide comments
Show/Hide comment form