SarapanPagi Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contents Sosial-Politik Nasib Prita - From E-mail to Jail

Nasib Prita - From E-mail to Jail

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
 Menyimak Indonesia dari ranah hukum di penghujung 2009 ini, bagi saya bak menyimak film-film satir karya Reberto Benigni, atau karya Majid Majidi, sutradara film Iran. Curi sebiji semangka ke penjara. Nenek tua curi tiga buah kakao ke pengadilan. Charge HP di koridor apartment sendiri dibuikan. Mengirim surat elektronik mengeluh tentang pelayanan rumah sakit ke-20 kawan ampun-ampunan Prita Muyasari. Perhatian ke rakyat hanya di saat kampnye Pemilu, laksana beli lembaran saham, penjual tak perlu dkenang lagi. Rakyat tinggalah rakyat. Uang rakyat mentraumakan rayat.


MENGENAKAN baju atasan putih, kerudung bunga biru tua kecil-kecil, celana panjang hitam, sosok Prita, Rabu, 2 Desember 2009, di pukul 9 bersama suami sudah hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri, Tangerang, Banten. Ia tampak berdiri menjawab pertanyaan wartawan di pagi cerah itu.

Norimitsu Onishi, berbaju kotak-kotak lengan pendek, bercelana casual coklat. Ia sosok wartawan yang mengajak Prita ngobrol. Norimitsu Kepala Perwakilan Wilayah ASEAN Harian The New York Times. Tampaknya, topik Prita menjadi penting bagi Koran AS itu. Media lokal, hampir tak ada kaliber Redaktur Pelaksana mampir ke pengadilan menyimak kasus ini - - apalagi sejak heboh Cicak, Buaya, Century dan kini Bendera pula.

Saya interupsi pembicaraan Prita.

Prita saya perkenalkan kepada Rudi Rusdiah, Ketua Umum APWKOMITEL - - jaringan warnet - - juga saksi ahli probono ketika saya menggugat Undang Undang Informasi Transaksi Eletronika (UU ITE) Pasal 27 ayat 3 ke Mahkamah Konstitus (MK). Rudi memberi perhatian penuh kasus Prita ini baik di milis komunitas APW, di internet, maupun di Masyarakat Telekomunikasi (Mastel). APWKOMITEL, salah satu organisasi yang konsisten hingga kini tetap memperjuangan pasal 27 ayat 3 di UU ITE itu harus direvisi.

Kendati MK telah memutuskan pasal pencemaran nama baik ini tetap diperlukan, hukumannya di pasal 45 ayat 1, dianggap kejam oleh banyak praktisi hak azasi manusia di dunia: 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Kepada Rudi, Norimitsu dan seorang fotografer bule menyampaikan keheranan.

“Mereka geleng-geleng kepala akan kasus ini.”

Begitu setidaknya kalimat yang saya tangkap dari mulut Rudi.

Seperti sidang sebelumnya, bangku-bangku panjang yang disediakan di ruang pengadilan itu, tidak pernah penuh oleh pengunjung. Satu dua wartawan televisi nasional selalu saja ada yang tampak memasang tripot kamera. Metro TV, di tepi jalan di gerbang masuk pengadilan turut memarkir mobil GMC-nya yang dapat melakukan siaran langsung.

Dukungaan untuk Prita di komunitas online, untuk topik kasus sebelumnya mencapai mendekati 100 ribu orang, tak sampai 10% dari dukungan untuk kasus gerakan mendukung Bibit dan Chandra, yang mencapai lebih 1 juta Fecbookers. Padahal kasus UU ITE pasal 27 ayat 3 ini menyangkut “nyawa” 12 juta orang Facebookers di Indonesia, dan seluruh kepentingan cuap-cuap dunia online Indonesia ke depan.

Karenanya pada 18 November 2009 petang saya mencoba membangun link baru dukungan Bebas Murnikan Prita. Di : http://linkbee.com/prita2, yang di saat saya tuliskan ini sudah mendekati 8.000 pendukung.

Link itu saya beri latar status di facebook tentang beragam hal berkait ke gugatan ke MK yang lalu, di mana di persidangan ke-4 Depkominfo menghadirkan artis Sarah Azhari, sebagai salah satu saksi, sehingga konten pencemaran berbelok ke urusan pornografi.

Dari tujuh ribuan lebih pendukung di link facebook itu yang datang memberikan dukungan langsung kepada Prita hadir ke persidangan, hanyalah dalam bilangan satu jari tangan saja.

Kenyataan yang ada itu, kontras sekali, ketika Prita dibebaskan di saat hari ke-21 dalam penjara wanita Tangerang, pada 3 Juni 2009 lalu. Di mana secara kebetulan sehari sebelumnya saya pertama berusaha “menerobos” masuk penjara, lalu gambar Prita tembus dimuat media, dua jam kemudian Komnasham datang, malamnya Jusuf Kalla, Wapres kala itu melakukan jaminan kepada Kapolri, agar Prita dibebaskan.

Langkah itu sudah sepantasnya. Dua puluh hari sebelumnya tanpa mendapat ijin ke keluarga, tanpa pamit ke bayi yang disusui, oleh pengadilan Prita langsung dijebloskan bui. Esok, setelah JK kasih jaminan, Megawati Soekarno Putri, terpampang fotonya bersama Prita di headline media.

Sontak Rumah Sakit Omni yang melaporkan Prita pun kala itu sempat mendapat sorotan tajam. Izinnya dipertanyakan oleh Menkes Siti Fadillah, kala itu. Namun era itu masanya kampanye. Tenggang waktu kepentingan politik sesaat. Masa mesra dengan rakyat.

Melihat sosok trias politika di ranah kehidupan berbangsa kita, menempatkan rakyat laksana hitungan lembaran saham. Bahasa anak gaulnya, udah gue beli, pegi lu! Rakyat sudah bukan siapa-siapa, maka demikian pulalah Prita Mulyasari adanya.


SIDANG 2 Desember 2009 ini sepanjang hari mendengar pembacaan Pledoi Prita, yang disusun oleh kantor Pengacara OC Kaligis. Di saat makan siang di seberang pengadilan di warung soto Kudus, saya melihat jaksa Riyadi, penuntut kasus Prita, tampak nikmat melahap makan siangnya.

Saya dan Rudi Rusdiah, bersama Khoe Seng Seng, sosok tersangka kasus pencemaran nama baik, karena menulis surat pembaca di koran, bersama kami di meja lain.

Tak lama kemudian muncul Slamet Yuwono, pengacara Prita dari kantor OC Kaligis. Kami mangajaknya bersama.

“Wah, baru aja diberi tahu kalau banding Prita untuk kasus Perdata di Pengadilan Tinggi Banten, Prita dikalahkan. Hanya denda turun dari Rp 300 juta jadi Rp 204 juta.”

“Sementara pengadilan negeri untuk kasus pidana kita masih berkutat sidang begini. Belum diputus pengadilan pidananya, keuputusan pengadilan tinggi perdata sudah turun!.”

“Aneh banget-banget!”

Begitu Slamet menggungkap kekecewaannya.

Di urusan keanehan ini, agaknya kasus Prita ini adalah klimaks dari mancawarna keajaiban yang belakangan seakan marak tampil. Mulai dari Minah, seorang Nenek 65 tahun mencuri 3 buah buah kakao, dihukum satu bulan, kendati pun tidak menjalani hukuman tetapi telah dibuat panik ke pengadilan. Berikutnya kasus pencurian sebuah Semangka, juga kasus sosok yang men-charge batere HP di koridor apartment tinggalnya dibuikan.

Pada kasus pencurian ringan dalam benak saya kalau pada saat penyelidikan, hingga penyidikan, pihak berwenang tegas, keras tak mau meneruskan ke pengadilan, urusan seharusnya selesai di kantor polisi, denda, damai.

Sosok cerdik pandai, bijak bestari di lingkungan masyarakat yang menjadi panutan, yang menjadi tauladan, di lingkup suatu komunitas daerah pun kini sudah langka macam mencari ketiak ular adanya. Era silam, sosok demikian berandil besar mendamaikan banyak perselisihan. Banyak masalah ringan tuntas secara kekeluargaan.

Hilangnya tauladan, pongahnya ranah kekuasaan, bisa jadi menjadi sebab-musabab. Menurut Rudi Rusdiah, efek jera salah satu point indikasi yang ditangkapnya ketika UU ITE pasal 27 ayat 3 ingin tetap dipertahankan.

Tetapi alih-alih ingin membuat jera, yang ada dalam praktek sehari-harinya, laku kebablasan terus-terusan. Melihat gelagat pengadilan Tangerang di kasus perdata sebagaimana saat ini masih menghukum Prita membayar denda, sulit dibayangkan di pengadilan pidananya ini nanti Prita dapat bebas.

Kendati secara keilmuan dan hukum yang berlaku diakui secara internasional, pada kasus-kasus yang menggunakan UU sejenis, barang bukti, haruslah lengkap dengan tandatangan digital (digital finger print) ada hashing data, berisi 32 bit angka (MD-5). Pada kasus Prita tidak ada sama sekali.

“Ketentuan UU ITE, pada kalimat, mendistribusikan, mentranmisikan, tanpa hak, juga tak tidak terbukti,” ujar Slamet pula, “Yang memforward ke media surat pribadi Prita bukanlah Prita sendiri.”

“Prita hanya berkirim email ke 20 kawan, bersifat privat, keluhan pelayanan rumah sakit Omni, Tangerang.”

Makanya, jika ada prestasi Indonesia di 2009 ini yang paling sakti, tiada lain dalam hal menyusahkan rakyat jelatanya. Hanya di negeri inilah agaknya, seseorang konsumen berkeluh kesah tentang pelayanan jasa sebuah instansi lalu menjadi pasakitan. Maka judul Pledoi Prita: From Email to Jail, menjadi catatan perjalanan penderitaan Prita berpekara dalam 1,5 tahun ini, yang menjadikannya trauma ber-email. Lengkap sudah uang rakyat untuk mentraumakan rakyat. Tiada duanya di dunia ini. ***



Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com




Ditulis oleh : Iwan Piliang
Sumber : http://www.apakabar.ws/content/view/2851/88888889/
Last Updated on Friday, 04 December 2009 07:02  

Add comment


Security code
Refresh