SarapanPagi Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contents Sosial-Politik
Sosial-Politik


Meraih Panca Kedaulatan untuk Indonesia

E-mail Print PDF

Kutip dari buku "Obama-Obama" Indonesia


Meraih Panca Kedaulatan untuk Indonesia


BAGI BUDIMAN SUDJATMIKO, fenomena Barack Obama mengingatkan pada figur John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat. Karena itu, sebenarnya antusiasme yang tinggi terhadap kehadiran sosok Obama lebih merefleksikan kerinduan sejarah terulangnya sebuah style kepemimpinan politik tertentu. Artinya, Obama bukanlah fenomena baru yang tidak memiliki basis memorial-historis-nya dalam kesadaran politik rakyat Amerika Serikat. Bahkan, bagi Budiman, Obama bisa diposisikan sebagai reinkarnasi fenomena Kennedy. Tentunya dengan beberapa perbedaan antara kedua tokoh tersebut pada beberapa sisinya.

Budiman menilai bahwa sebagai sebuah negara dan bangsa, Amerika Serikat terbebani dengan fakta kemenangan pada Perang Dunia ke II dan Pasca Perang Dingin. Sejak itu, psyko-politik Amerika Serikat merasa dibebani tuntutan untuk menjadi sebuah negara dan bangsa yang mampu menjadi pioner sekaligus super power penyelesai segal a problem global demi terbangunnya sebuah tatanan dunia yang darnai dan berkeadilan. Amerika Serikat kemudian menjadi sebuah negara yang menanggung, dan dengan itu akan merasa dimintai pertanggungjawaban, at as tatanan politik global yang terbangun dengan segala yang terjadi di atasnya. Pada tingkat kesadaran politis, cara pan dang demikian sangat tidak tepat dan menggiring Amerika Serikat pad a posisi yang serba sulit dengan tanggung jawab yang amat berat. Praktek dominasi, hegemoni serta monopoli kemudian menjadi efek global yang tak terhindarkan karena pemosisian Amerika Serikat sebagai poros tersebut. Ujung-ujungnya, bukannya terbangun sebuah ali ansi dan kooperasi politik antarnegara-antarkawasan, tapi sebaliknya: rivalitas yang berakhir dengan konflik politik.

Menurut Budiman, sebagai sebuah bangsa dan negara, Amerika Serikat secara tidak sadar telah membebani dirinya dengan sebuah peran dan tanggung jawab yang tidak akan pernah dapat dipikul oleh negara manapun di dunia, tanpa menimbulkan konsekuensi serta efek negatif yang kompleks sebagaimana di atas. Ini kontraproduktif tentunya, dengan orientasi awal Amerika Serikat yangjustru berkehendak untuk menjadi polisi dunia dengan maksud menciptakan ketertiban dan perdamaian global. Amerika Serikat, sekali lagi, terlalu berlebihan dalam mengelola euforia kemenangannya pada Perang Dunia ke IT dan Pasca-Perang Dingin. Sehingga meneiptakan beban dan efek negatif bagi dirinya sendiri.

Konsekuensi serta efek negatif itu terasa juga pada tingkat politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Behan kemenangan Perang Dunia Ke IT dan Pasca-Perang Dingin, menumbuhkan kesaclaran hahwa yang bisa memikul peran dan tanggung jawab politis Amerika Serikat tersebut hanyalah para politisi tua yang seeara faktual memiliki kontribusi dan peran riil terhaclap raihan kemenangan itu. Yang muda, dianggap terlalu prematur dan ticlak dibekali basis kesadaran historis yang memadai untuk mentransformasikan gelora heroisme menjadi etos politik. Maka, herjalanlah kereta politik negeri Paman Sam itu tanpa menyertakan kalangan politisi muda di dalam gerbongnya.

Fenomena Kennedy adalah sebuah pengecualian. Namun sayang, politisi muda, kharismatik, berapi-api dan agresif itu tak dapat melanggengkan kiprah politiknya dalam waktu yang memadai, disebabkan tragedi pembunuhan yang menimpanya. Ternyata, "roh politis" Kennedy tidak mati bersama dengan jasadnya. Ia tetap menjadi inspirasi clan motivasi yang tersimpan rapi pada bawah sadar politik sebagian rakyat Amerika Serikat. Bertahun-tahun kemudian, kesadaran itu naik ke permukaan, bersamaan dengan muneulnya sosok Barack Obama. Obama muneul, kerinduan pada Kennedy terobati. Obama adalah reinkarnasi figur Kennedy yang bersemayam dalam kognisi politis rakyat Amerika Serikat selama bertahun-tahun.

Demikian pengamatan Budiman atas fenomena Obama, ditinjau dari perspektif sosio-historis-psykis-politik bangsa Amerika Serikat. Menurutnya, ada tiga aspek yang menjadi titik kesamaan dua figur tersebut, sehingga bisa dijadikan landasan untuk memperkuat hipotesa di atas. Pertama, baik Kennedy maupun Obama sama-sama figur muda. Peneapaian prestasi politik direngkuh pada usia yang relatif belia.

Kedua, Kennedy dan Obama sama-sama mengusung visi baru dan segar bagi transformasi politikAmerika Serikat ke depan. Tentu, pada tingkat detil clan tataran praktis, visi baru keduanya memiliki format yang tidak sama, mengingat konteks politik yang telah berubah. Namun, keduanya dibingkai oleh kesamaan motivasi.

Ketiga, isu kepemimpinan Amerika Serikat hampir tak pernah lepas dari kategori White, Anglo-Saxon, Protestant (WASP). Ada semaeam mitos bahwa pemimpin Amerika haruslah mereka yang memiliki ras kulit putih, Anglosakson, dan Protestan. Namun, persis pada kategori inilah Kennedy dan Obama memiliki kesamaan sebagai orang yang keluar dari garis mitos WASP. Kalau Kennedy melanggar mitos WASP karen a dia bukan Protestan, melainkan Katolik, dan juga bukan Anglo-Saxon (keturunan Inggris) melainkan Celtic (keturunan Irlandia), maka Obama melanggarnya dari sudut lain. Obama, meski beragama Protestan, bukanlah keturunan Anglo-Saxon melainkan Afro- Amerika (orang Amerika yang berkuturunan Afrika, berkulit hitam).

Meski demikian, dari ketiga kesamaan itu, menurut Budiman, Obama memiliki satu tambahan kelebihan yang dahulu tidak dipunyai Kennedy, yaitu bahwa secara genetis dan sosial, Obama bukan berasal dari kalangan dinasti politik. Berbeda dengan Kennedy yang latar belakang keluarganya adalah kelas atas dan memiliki akses politik yang kuat, Obama justru lahir dari sebuah keluarga pinggiran dan miskin. Motivasi dan kerjas keras politiknya yang membawanya menduduki jabatan seperti saat ini. Keberhasilan Obama meraih prestasi politiknya tersebut membuktikan terbukanya akses dan peluang politik bagi kalangan menengah bawah Amerika Serikat.



Relevansi Obama untuk Indonesia

Demikianlah, Budiman memandang fenomena Obama dalam percaturan politik Amerika Serikat. Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, fenomena Obama di Amerika Serikat memiliki relevansi yang kuat dengan realitas politik Indonesia. Reformasi adalah simbol kemenangan kalangan muda dalam menggulirkan perubahan bagi masa depan politik Indonesia. Reformasi adalah buah kerja keras kaum muda selama bertahun-tahun melawan status quo pemerintahan Orde Baru.

Namun, menurut Budiman, klaim terhadap kemenangan reformasijustru muneul dari kalangan yang lebih tua. Klaim tersebut diikuti dengan asumsi politis bahwa kalangan muda tidak akan mampu memikul tanggung jawab sekaligus peran politik pasca-reformasi. Kalangan muda dinilai terlalu prematur dan miskin pengalaman. Pada titik ini, Budiman melihat sebuah ironi dalam realitas politik Indonesia pasca - reformasi, jika dibandingkan dengan fakta dalam sejarah politik Amerika Serikat. Di negara Paman Sam itu, klaim kalangan tua atas kemenangan Perang Dunia ke II dan Perang Dingin memiliki basis faktualnya. Namun di Indonesia, kalangan tua justru melakukan klaim terhadap peran yang tidak mereka lakukan dan kontribusi yang tidak mereka sumbangkan. Tentu ini menjadi tidak wajar dan tidak fair, mengingat bahwa kalangan muda kemudian tidak diberi akses yang proporsional dan leluasa untuk menapaki tangga karier politik kepemimpinan Indonesia pasca-reformasi. Budiman melihat kencenderungan demikian, sehingga hal ini menjadi faktor penting yang menghambat bergulirnya regenerasi kepemimpinan politik secara berkala.

Namun bagi Budiman, poin pentingnya bukan terletak pada soal regenerasi itu sendiri, melainkan apa yang disebutnya kaderisasi politik. Yang kedua ini jauh lebih fundamental dan signifikan. Budiman memandang regenerasi politik sebagai keniscayaan sejarah. Tapi kaderisasi politik adalah soal pilihan. Sebagaimana seseorang pasti akan menjadi tua tanpa dapat ditolak, namun belum tentu otomatis menjadi dewasa. Sebab menjadi dewasa adalah soal pilihan. Karena itu, menurut rumus politik Budiman, kaderisasi politik adalah soal pilihan, sementara regenerasi adalah keniscayaan.

Budiman tak amat memusingkan soal regenerasi kepemimpinan politik di negeri ini, walaupun bukan berarti itu dinilai sebagai soal yang remeh-temeh. Baginya, pada suatu putaran sejarah politik negeri ini, akan tiba saatnya di mana generasi tua akan digeser oleh kalangan yang lebih muda, diminta atau tidak, sengaja atau tidak. Itu takdir sejarah yang tak dapat dihindari kedatangannya.

Maka, perhatian seharusnya lebih difokuskan pada kaderisasi politik. Di mata Budiman, inti dari proses kaderisasi adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai (value) kejuangan reformasi dalam diri setiap generasi yang akan menyongsong masa depan Indonesia. Pentingnya penanaman nilai kejuangan adalah sebagai prinsip dan pijakan yang akan menjadi dasar bagi berlangsungnya proses berbangsa dan beruegara dalam ruang lingkup politik, sosial, ekonomi dan budaya. Selepas penanaman nilai kejuangan, kemudian diikuti dengan pola manajemen diri seeara komprehensif. Generasi yang mumpuni adalah mereka yang secara personal mampu "memanage" nilai kejuangan reformasi yang tertanam dalam dirinya sehingga tumbuh dengan baik.

Setelah rnelakukan persiapan pada tingkat personal, tantangan selanjutnya yang dihadapi seorang generasi muda adalah bagaimana men-dialektika-kan personalitasnya dengan realitas. Relevansi peran seorang generasi muda adalah ketika dia mampu merespon sebuah real it as dan mengimplementasikan konsep perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi, keberhasilan penanaman nilai kejuangan dan manajemen diri, belum dapat dikatakan berhasil sebelum diteruskan pada tingkat selanjutnya, yaitu: berdialektika dan berinteraksi dengan realitas politik Indonesia seeara nyata dalam bentuk institusi-institusi politik yang menjadi perangkat mutlak tereapainya demokratisasi. Puncak kesuksesan sebuah proses kaderisasi adalah ketika nilai kejuangan pada tingkatpersonal berhasil disinergikan dengan realitas politik dalam tataran faktual.



Metamorfosa Budiman: dari Cilacap hingga Amerika Latin

Jadi, generasi yang sukses, menurut Budiman, adalah yang berhasil mensinkronisasi antara idealitas dan realitas. Karena itu, tantangan yang dihadapi kalangan muda adalah keluar dari paradigma text book thingking. Berpikir dengan terpaku sepenuhnya pada waeana dan konsepsi yang mengawang-awang, tanpa dapat menarik garis korelatifnya dengan realitas faktual, jelas tidak akan menghasilkan sebuah perubahan riil. Wacana atau teori adalah sendi-sendi yang menopang realitas. Tanpanya, realitas tidak memiliki basis dan itu berarti rapuh. Namun juga sebaliknya, apa arti sebuah sendi, jika tidak melakukan fungsi penopangan. Demikianlah, relasi fungsional antara waeana dan realitas, antara teori dan praktek.

Berangkat dari kesadaran semacam itulah, seorang Budiman kemudian memutuskan untuk melakukan metamorfosis diri dan kiprahnya. Dari seorang aktifis menjadi politisi. Metamorfosis ini didasari oleh sebuah spirit: memberikan "kaki" bagi konsepsi-konsepsi yang bersemayam di "kepalanya." Dengan berbagai pertimbangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian menjadi pilihan tempat di mana Budiman berafiliasi.

Budiman kecil lahir di Keeamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada 10 Maret 1970. Dalam lingkungan keluarga, waeana dan iklim nasionalisme benar-benar ditularkan kepada Budiman terutama dari sosok kakeknya. Dari kakeknya, ia banyak diajari semua hal yang bersangkutan dengan nasionalisme. Maka, tak heran jika untuk ukuran umurnya yang masih belia, secara tidak sadar ia telah kental diakrabkan pada pemikiran tokoh-tokoh besar dunia dan Indonesia, serta wacana nasionalisme seeara umum. Dan kisah hidup tokoh-tokoh besar itu, geloranya masuk menyelusup ke dalam kesadaran seorang Budiman muda, menjelma menjadi sebuah visi, inspirasi sekaligus motivasi.

Berorganisasi dan aktif di kelompok diksusi telah akrab dalarn kehidupan Budiman, sejak masih di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berpuncak saat berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Pada masa awal kuliah itu, ia terjun dalam gerakan mahasiswa. Ia juga mengaktitkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi, dunia pergerakan telah menjadi jalan hidupnya, hampir di semua jenjang pendidikannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pengalaman itu mematri kepekaan sosialnya.

Sebenarnya, nama Budiman sudah sangat populer di telinga publik Indonesia jauh sebelum reformasi meledak. Kiprahnya juga sudah amat dikenal, jauh sebelum tercatat sebagai kader PDIP. Muda, kritis, dan penuh semangat, demikian kira-kira sosok Budiman bisa divisualisasikan. Pada masa Orde Baru, publik Indonesia mengenalnya lebih sebagai seorang aktifis. Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto itu, namanya masuk dalam daftar tokoh yang kiprah dan aktivitasnya selalu mendapat pengawasan ketat. Budiman identik sebagai pemuda yang selalu mengkritik rezim otoriter Soeharto. Ia selalu bersuara lantang soal demokratisasi Indonesia.

Pada tahun 1996, Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik). PRD adalah simbol kritisisme politik terhadap rezim Soeharto. Keputusannya mendirikan PRD, kemudian menyebabkannya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun, karena dituduh mendalangi kerusuhan politik pada tanggal 27 Juli 1996. Inilah konsekuensi dari kritisisme politik yang sudah siap diterima oleh Budiman, jauh semenjak ia akrab 'membaca' perjalanan hidup tokoh-tokoh besar dunia dan Indonesia. Bagi Budiman, pemenjaraan adalah konsekuensi paling ringan dari sebuah perjuangan sosial-politik yang agung. Paradigma ini terlihat jelas dari motto hidup yang dipegang teguh Budiman:
"Rakyat akan Berkuasa, Tanpa Rasa Takut dan Putus Asa!" Sebuah motto yang menyiratkan bahwa si empunya adalah sosok tangguh yang dibesarkan dalam rahim aktifisme sosial-politik.

Masa di penjara dilalui Budiman tahun demi tahun, hingga akhirnya reformasi berkobar. Setelah menjalani 3,5 tahun di penjara, Budiman diberi amnesty oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggal 10 Desember 1999. Sebebas dari penjara, Budiman untuk sejenak kembali mempertajam visi keilmuannya dengan mengambil Master Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris. Pada akhir 2004, Budiman bergabung ke PDI Perjuangan dan sekarang memimpin REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap partai. Selain itu, Budiman juga kini aktif selaku Direktur Eksekutif lembaga riset ResPublica Institute, dan terakhir memegang posisi penting di Partainya dengan menjadi Koordinator Divisi Ormas Badan Pemenangan Presiden PDI Perjuangan. Pada akhirnya, dari seorang aktifis, Budiman bermetamorfosis menjadi seorang politisi. Keputusan bergabung dalam sebuah partai politik, menandai proses metamorfosa seorang Budiman Sudjatmiko, dari seorang aktifis menjadi politisi.

Metamorfosis Budiman membawa sebuah pesan yang sangat penting terkait soal regenerasi dan kaderisasi, sebagai sebuah proses yang hams dilakukan secara simultan. Setiap masa membutuhkan tipikal figur kepemimpinan sendiri. Dari waktu ke waktu, konteks perpolitikan sebuah bangsa dan realitas global, terus mengalami tranformasi seiring dengan perkembangan tantangan yang dihadapi. Inilah yang menyebabkan tuntutan regenerasi menjadi niscaya dan kaderisasi sebagai kebutuhan mutlak. Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang relevan dengan konteks nasional, regional dan global saat ini.

Terhitung sernenjak bergelut dalarn dunia aktivisrne sosial dahulu, sarnpai akhirnya rnernutuskan berafiliasi di PDI-P, Budiman mengalami dua fenomena yang diakuinya memberikan sebuah pencerahan (enlightenment) dalam paradigma politiknya. Dua pengalaman ini terjadi bukan hanya pada dua peri ode berbeda, namun juga di dua ranah yang tidak sarna. Pengalaman pertama terjadi tatkala masih tercatat sebagai mahasiswa dan mengabdikan dirinya di dunia aktivisme so sial. Sementara pengalaman kedua dilakoni setelah ia bergabung dengan PDI-P, tepatnya terjadi pada tahun 2008 ini. Dua pengalaman ini cukup rnenghentak kesadaran politik Budiman dan benar-benar menjadi episode bersejarah dalam perjalanan hidupnya.

"Pencerahan paradigm a politik" yang pertama dipicu oleh peristiwa Kedung Ombo di Jawa Tengah, pada 1985-1989. Ini adalah peristiwa perlawanan para petani terhadap perbaikan nasib mereka dan tekanan struktural dari negara. Peristiwa Kedung Ombo, bagi Budiman, rnemiliki dua makna sekaligus: mernbuktikan pola kepemimpinan represif Orde Baru, tapi pada saat yang sama tinta emas yang menorehkan aksi perlawanan sosial-politik kalangan petani terhadap kekuasaan yang despotik. Karena menyimpan dua makna sekaligus di dalamnya itulah, peristiwa tersebut memotivasi Budiman untuk rnelakukan dua hal sekaligus pula: melawan kekuasaan represif Orba, sekaligus menggalang komunitas petani sebagai sebuah kekuatan sosial-politik yang solid. Jadi, satu peristiwa, dua makna, dan akhirnya dua aksi.

Budiman sadar bahwa Indonesia tidak akan mencapai tangga demokratisasi, tanpa didahului dengan aksi perlawanan terhadap segala bentuk kekejarnan dan despotisme rezirn Soeharto. Maka, sejak saat itu, ia putuskan untuk menanggalkan bangku kuliahnya dan "turun gunung" aktif dalam kegiatan advokasi petani di daerah Cilacap, Jawa Tengah, sekitar daerah kelahirannya. Ia rnerasa terpanggil untuk mengabdikan energinya untuk membebaskan daerah tempat ia lahir dan tumbuh, dari cengkeraman segala bentuk ketidakadilan ekonomi, diskrirninasi dan ketertindasan social-politik. Budiman secara total membidani proses lahirnya kekuatan sosial-politik dari komunitas petani Cilacap. Ia memiliki obsesi untuk menjadikan kekuatan petani sebagai meteor perlawanan politik yang melesat tinggi menerobos gulita status quo Soeharto. Budiman yakin, petani rnerniliki basis kekuatan sosial-politik yang tangguh dan bisa diandalkan. Itulah pencerahan politik pertama Budirnan. Peristiwa Kedung Ornbo telah mengubah peta jalan hidupnya menjadi seorang aktifis sosial.

"Pencerahan paradigma politik" kedua dial ami Budiman setelah tercatat sebagai kader PDI-P. Budirnan menerirna undangan kunjungan ke Paraguay dan Brazil pada Agustus 2008, dalam rangka acara pelantikan Presiden Paraguayterpilih, Fernando Lugo. Dalarn kunjungan tersebut, selain berkesernpatan bertemu dan bebrincang langsung dengan Fernando Lugo sendiri, Budiman juga berjumpa dan berdialog langsung dengan Hugo Chavez, Presiden Venezuela.

Mereka semua adalah pernimpin sebuah negeri yang sedang gencar-gencarnya melakukan perlawanan politik-ekonomi terhadap kedigdayaan hegemoni Amerika Serikat. Dan berkesempatan berternu langsung dengan pemimpin-pemimpin besar itu adalah peristiwa yang tak akan terlupakan dalam ingatan politik Budiman. Budiman berkesempatan menjadi salah satu saksi langsung fenomena kebangkitan negara-negara Amerika Latin.

Satu hal yang kemudian mernberikan pencerahan pada kesadaran politik Budiman adalah tiga kualifikasi kepernimpinan yang dirniliki oleh presiden-presiden negara Amerika Latin tersebut. Tiga kualifikasi terse but yaitu: kesederhanaan, keberanian, sekaligus ketegasan. Baik Lugo maupun Chavez sama-sama tarnpil dalam kebersahajaannya. Gaya hidup mereka amatlah sederhana. Bahkan rnungkin tergolong "aneh," dalam kaca mata kepemirnpinan Indonesia dan negara-negara lain saat ini, di mana seorang pemimpin atau pejabat negara hidup cenderung secara hedonistik. Di Amerika Latin kini, para pemimpinnya menjalani pola hidup setaraf dengan pola hidup yang dijalani oleh rakyatnya yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Jadi, semacam ekspresi sekaligus pembuktian empati sosial-ekonomi-politik mereka terhadap hidup rakyatnya.

Pada kesempatan mendengarkan pidato pelantikan Lugo, Budiman bergetar mendengar sebuah pernyataan yang benar-benar terpatri di ingatannya. "Saya akan mundur dari jabatan saya ini, jika nantinya ada rakyat saya yang tidak bisa tidur nyenyak karena ketakutan. Sayajuga akan mundur,jika ada rakyat saya yang tidak bisa tidur karena kelaparan," kata Lugo di hadapan anggota parlemen dan segenap tamu undangan.

Dan pernyataan Lugo itu adalah komitmen, bukan retorika.

Karena pada hari pertama tugasnya sebagai presiden, Budiman berkesempatan menyaksikan secara langsung bagaimana Lugo mengeluarkan sekian keputusan (dekrit) yang berisi perubahan-perubahan fundamental dalam bidang pertanahan, birokrasi, perpajakan, dan pertanian. Jadi, Lugo tidak sekedar berjanji, tapi memberi bukti. Itulah yang membuat kesadaran politik Budiman tercerahkan. Pengalaman itu meneguhkan pandangan Budiman tentang makna kepemimpinan: tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berbicara dan membuktikan pernyataannya; tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin menjalani hidupnya, di tengah kesengsaraan yang dihadapi rakyatnya. Budiman menyaksikan seluruh tela dan politik tersebut, yang belum pernah disaksikannya selama 18 belas tahun kiprah aktivitas sosial-politiknya. Amerika Latin telah mencerahkan kesadaran politik seorang Budiman Sudjatmiko.

Demikianlah Budiman melalui episode karier sosial-politiknya dengan dua pencerahan yang benar-benar mengubah arah hidup dan semakin menguatkan komitmen yang akan dijalaninya untuk bangsa dan negara ini. Budiman yakin, dengan dua pencerahan tersebut, putaran roda sejarah akan mengantarkannya pada sebuah peranan yang penting dalam mempersembahkan demokratisasi, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bagi Indonesia di masa mendatang.



Tiga Fase Kepemimpinan dan Panca Kedaulatan

Selain menjadi tempat terjadinya pencerahan politik yang kedua, Paraguay dan Brazil juga memberikan sebuah refleksi politik yang penting terhadap Budiman. Kesempatan menyaksikan langsung realitas sosial-politik-ekonomi kedua negara tersebut membuat Budiman sampai pada sebuah kesimpulan menarik soal sejarah politik negara-negara di kawasan Amerika Latin tersebut. Budiman menyimak bahwa negara di kawasan tersebut mengalami tiga fase kepemimpinan politik dengan pola dan gaya memimpin yang berbeda-beda. Masing-masing kepemimpinan memiliki ciri khas, sehingga memberikan efek politik yang tidak sama. Ketiga fase tersebut adalah:

Pertama, fase kepemimpinan militeristik. Negara di kawasan Amerika Latin, seperti Paraguay, Bolivia, Venezuela, Brazil, Argentina, dan lain sebagainya, adalah negara-negara yang pernah mengalami sistem kepemimpinan militer. Mereka merasakan bagaimana pola serta sistem kepemimpinan militeristik telah merampas hak politik mereka. Pada fase ini, mereka benar-benar berada di bawah represi politik. Dalam sebuah analogi, Budiman mengibaratkan fase ini sebagai fase "ketika negara-negara Amerika Latin sedang sakit parah." Hingga akhirnya, fase ini berakhir dengan tumbangnya penguasa-penguasa militer.

Kedua, fase kedua ditandai dengan pola "kepemimpinan politik selebritas." Dikatakan demikian, sebab pada era ini yang terpilih sebagai pemimpin berasal dari kalangan artis, penyanyi bintang, olahragawan, pengusaha, dan tokoh-tokoh tersohor lainnya. Pola serta sistem kepemimpinan politik yang diterapkan pada fase ini sesuai dengan julukannya, yaitu dilandasi oleh pembangunan citra serta bertumpu sepenuhnya pada popularitas semata. Di sini, esensi dan substansi kepemimpinan yang menekankan arti mengabdi dan melayani rakyat, ditenggelamkan oleh riuh sorak-sorai kemaha-bintangan gemerlap dunia "film" dan "sosialita" elitis. Yang ditahbiskan sebagai pemimpin adalah yang terkenal. Pada fase ini, para bintang masyarakat (artis, penyanyi) mendapatkan momentum karena mereka memiliki basis popularitas di tengah masyarakat. Kenapa ada kecenderungan untuk memilih tokoh populer? Menurut Budiman, karena saat itu masyarakat kecil di negara-negara Amerika Latin melihat tokoh populer (artis dan penyanyi) tersebut sebagai "representasi ideal dari aspirasi dan cita-cita mereka." Tokoh-tokoh populer tersebut dinilai sebagai sosok yang mapan secara sosial-ekonomi, dan itulah gambaran cita-cita yang mereka inginkan ten tang nasib mereka ke depan. J adi, di sini terjadi fenomena yang jika mengacu pada teori pantulan cermin bisa diistilahkan "pernbalikan bayangan objek dari kondisi yang sebenarnya." Oleh rakyat kecil Amerika Latin saat itu, yang dinobatkan sebagai pemimpin adalah sosok yang memiliki citra sebaliknya dari mereka. Yaitu sosok yang berasal dari basis social-ekonomi yang mapan, berkebalikan dengan rnereka yang melarat. Walaupun pada faktanya, tokoh-tokoh populer tersebut kemudian gagal merealisasikan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam amatan Budiman, jika ditelisik lebih seksama, pada fase kedua ini rakyat sebenarnya hanya membutuhkan semacam "kompensasi sensasional" atas penderitaan yang mereka rasakan selama di bawah rezim militeritik. "Kornpensasi sensasional" adalah kondisi di mana kalangan yang lepas dari penderitaan atau ketertindasan, sangat mendambakan sebuah suasana baru yang dapat memberikan hiburan kepada mereka. Dan karena penderitaan yang dialami rakyat Amerika Latin adalah dalam dunia politik, maka kompensasi yang mereka inginkan berbentuk "hiburan politik." Figur artis dan penyanyi adalah yang sangat cocok untuk menjalankan peran sebagai "penghibur politik" tersebut. Mengikuti perumpaan fase pertama di atas, Budiman mengibaratkan fase ini sebagai "saat di mana Amerika Latin berusaha menyembuhkan sakitnya dengan cara melupakan rasa sakit dalam bentuk mencari hiburan, bukan dengan meminum obat." Pada fase ini, rakyat Amerika Latin masih merasa enggan untuk meminum obat at au berobat ke dokter, disebabkan rasa pahit atau rasa sakit yang belum siap untuk mereka tanggung, demikian Budiman memberikan analogi. Mereka hanya menginginkan hiburan, sebagai kompensasi penderitaan yang mereka dera selama masa kepemimpinan militer. Demikianlah, Amerika Latin memasuki fase kedua dalam sejarah politiknya.

Ketiga, setelah jenuh dengan fase kedua tersebut dan akhirnya sadar akan tidak adanya perubahan riil terhadap nasib dan kondisi mereka, rakyat di negara-negara Amerika Latin kemudian memasuki fase yang paling krusial dalam sejarah perpolitikan mereka. Yaitu munculnya kesadaran dari mereka untuk memilih pemimpin "dari kalangan mereka sendiri." Maksudnya, para pemimpin yang lahir, tumbuh dan berjuang untuk kepentingan sosial-ekonomi politik rakyat menengah ke bawah (tertindas). Pad a titik ini terjadi "pembalikan kesadaran politik" pada rakyat Amerika Latin. Mereka sadar bahwa sebelumnya mereka telah melupakan sebuah fakta penting. Yaitu fakta bahwa yang paling memahami penderitaan mereka adalah kaum mereka sendiri. Karenanya, jika mereka ingin penderitaan itu diakhiri melalui tangan seorang pemimpin maka yang yang paling pantas untuk dipilih adalah kader pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Muncullah kemudian pemimpin macam Lugo (seorang uskup kaum papa), Morales (seorang petani), Chavez (mantan tentara pemberontak dan mantan tahanan politik), Lula (mantan buruh dan tukang semir sepatu), Cristina Fernandez (mantan aktivis mahasiswa buronan rezim militer Argentina), dan lain sebagainya. Mereka adalah pemimpin representatif dari kalangan mereka sendiri, yaitu kaum tertindas dan kaum miskin, yang ketika memimpin tampil dan menjalani kehidupan politiknya tetap seperti rakyat yang sederhana, tidak hedonistik.

Puncaknya, pengalaman sebagai kalangan tertindas (miskin) membuat pemimpin-pemimpin tersebut kini menggalang kekuatan untuk mengakhiri ketertindasan sosial-politik-ekonomi yang selama berpuluh tahun mereka derita. Di mata Budiman, tahapan yang ketiga ini adalah fase puncak pada lahirnya apa yang saat ini disebut dengan "kebangkitan neososialisme negara-negara Amerika Latin melawan ketidakadilan global." Kembali pada perumpaan di atas, menurut Budiman, fase ketiga ini adalah momentum puncak ketika rakyat Amerika Latin "memutuskan untuk meminum obat penyembuh rasa sakit, meskipun pahit; dan berkomitmen untuk berobat ke dokter, walaupun dengan itu sementara waktu harus menanggung rasa sakit." "Rasa pahit" dan "rasa sakit" itu sebenarnya tak lebih dari kemauan rakyat Amerika Latin dalam memilih para pemimpin yang sederhana, tidak glamour dan mungkinjuga bukan para pesohor yang menghibur.

Demikianlah, Budiman menarik sebuah refleksi yang sangat tajam dan mendalam seputar sejarah politik negara-negara Amerika Latin, yang ditandai dengan perguliran tiga fase. Dalam sudut pan dang yang lain, Budiman menilai bahwa tercapainya fase ketiga di atas juga dipengaruhi oleh peran serta kontribusi teologi pembebasan sebagai spirit. Konsep teologi pembebasan telah melahirkan sebuah pola tafsir kontekstual atas kitab suci. Ini sebuah model penafsiran di mana ayat-ayat suci agama diinterpretasikan sesuai dengan realitas sosial-ekonomi-politik di mana ia lahir. Tafsir kontekstual, menurut Budiman, adalah pola tafsiryang relevan dengan konteks sosial-politik di mana ayat tersebut akan diimplementasikan. Dan memang di situlah letak elan vital pesan agama. Secara historis, Budiman menilai bahwa semua agama lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap fakta penindasan sosial-ekonomi-politik. Sehingga lahirnya ayat-ayat suci tak lain merupakan jawaban, sekaligus spirit perlawanan, untuk menentang segala bentuk represi politik dan diskriminasi sosial. Kebangkitan negara-negara Amerika Latin melawan ketidakadilan global, dalam pengamatan Budiman, juga dimotivasi oleh semangat teologi pembebasan.

Bercermin dari sejarah politik tiga fase yang bergulir di Negara-negara Amerika Latin, Budiman melihat bahwa fenomena tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sejarah politik Indonesia. Setidaknya hingga detik ini. Dalam amatan Budiman, jika mengikuti tiga runutan fase di atas, politik Indonesia kini berada pada fase kedua. Ini ditandai dengan massifnya gejala politik selebritas yang bertumpu pada popularitas semata, dan menafikan substansi-esensi dari tanggungjawab kepemimpinan politik itu sendiri. Maraknya kalangan pesohor artis dan penyanyi terjun ke kaneah politik, serta merayapnya gejala "politik iklan," merupakan di antara indikasi kuat yang ditangkap Budiman. Sehingga ia menyimpulkan bahwa Indonesia kini berada di fase kedua, politik selebritas.
Namun, Budiman yakin bahwa dengan prasyarat kondisional tertentu, negara tercinta ini akan segera melampaui fase kedua tersebut dan mulai memasuki era kepemimpinan baru, yaitu fase ketiga. Sebuah fase di mana rakyat Indonesia mengalami tranformasi kesadaran politik ten tang keniscayaan untuk memilih sosok pemimpin dari kalangan yang tidak asing atau tidak "berjarak" dengan penderitaan serta ketertindasan yang selama ini dirasakan rakyat Indonesia. Fase kedua ini nantinya akan diakhiri oleh fase yang melahirkan pemimpin Indonesia dari kalangan "biasa-biasa saja." Yaitu pemimpin yang bukan hanya memahami penderitaan serta ketertindasan yang dirasakan rakyat kecil, namun juga turut mengalaminya. Itulah pemimpin Indonesia mendatang. Sebagaimana fakta di Amerika Latin, Budiman juga mengingatkan pentingnya peran para agamawan dalam hal ini. Di antara peran tersebut adalah dengan melahirkan sebuah pola penafsiran kitab suci yang kontekstual dengan realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia. Sehingga agama tidak mengusung ajaran yang mengawang-awang, melainkan "mernbumi" dengan fakta yang dihadapi rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya: para agamawan juga harus memberikan kontribusi positif untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang berpihak pada ketertindasan politik dan diskriminasi sosial; kepemimpinan yang lahir dari rakyat keeil, dan diabdikan untuk kepentingan mengakhiri segala bentuk ketertindasan dan diskriminasi terhadap rakyat kecil.

Bicara soal karakter kepemimpinan, di mata seorang Budiman Sudjatmiko, idealnya pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki dua kualifikasi sekaligus: internal dan eksternal.

Pertama, secara internal, yaitu pada lingkup nasional, pemimpin Indonesia harus menjadi inspirator sekaligus motivator bagi rakyatnya. Signifikansi seorang pemimpin adalah ketika ia menjadi inspirasi bagi rakyat yang dipimpinnya dalam melahirkan terobosan barn serta inovasi yang penting nilai dan fungsinya bagi kemajuan bangsa tersebut. Pada saat yang sama, pemimpin juga harus menjadi motivator yang melecut semangat rakyatnya untuk meraih cita-cita yang diinginkan.

Kedua, secara eksternal, yaitu pada tataran regional dan global, pemimpin Indonesia dituntut harus marnpu menjalankan peran sebagai negosiator kawakan sekaligus juru komunikasi (humas) ulung, sebuah peran, yang kalau mau disamakan dengan istilah teknis serupa, adalah menjadi public relation, Dua peran tersebut dibutuhkan dalam konteks jalinan relasi Indonesia dengan negara lain. Dengan kemampuan negosiasinya, pemimpin nasional dapat menempatkan negara ini pada posisi yang setara dan diperhitungkan oleh negara lain. Dalam hal ini, pemimpin Indonesia memiliki kemampuan untuk menegosiasikan kepentingan rakyat Indonesia

dalam konteks hubungan politik dan ekonomi dengan negara lain. Sementara itu, dengan peran komunikasinya, pemimpin Indonesia diharapkan dapat menyuarakan serta mengekspresikan aspirasi rakyat Indonesia pada tingkat regional dan global. Dengan implementasi peran ini, daya tawar dan posisi Indonesia di mata Internasional akan diperhitungkan.

Dalam kesimpulan Budiman, dengan dibekali dua kualifikasi di atas sekaligus, maka pemimpin Indonesia dijamin dapat mencapai lima (5) cita-cita kedaulatan negeri ini. Budiman mengistilahkannya dengan Panca Kedaulatan.

Pertama, Kedaulatan Pangan. Sebagai negara agraris, menjadi ironis jika Indonesia justrn melakukan imp or beras dan beberapa bahan pangan lainnya dari negara lain, bahkan dari negara yang merniliki areal pertanian jauh lebih keeil dibanding dengan Indonesia. Padahal sebaliknya, dengan menegakkan kedaulatan pangan, Indonesia dapat tampil sebagai salah satu negara dengan hasil pangan terbesar dan berkualitas, serta dapat menjadi eksportir pangan terbesar di dunia. Ironi tersebut menunjukkan bahwa ada sisi-sisi yang salah pada tingkat kebijakan ekonomi dan politik negara ini terkait dengan pengelolaan pangan. Maka, ke depan, menjadi sebuah kemutlakan bagi pemimpin Indonesia untuk memformat sebuah konsep kebijakan yang kembali mampu menegakkan kedaulatan dan martabat bangsa dan negara ini dalam aspek pangan.

Kedua, Kedaulatan Energi. Sumber daya energi Indonesia mernpakan salah satu yang paling besar dan strategis di dunia. Seharnsnya, fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat dan strategis terkait dengan produksi dan distribusi energi. Namun sungguh disesalkan, karen a faktanya justrn terbalik: Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi problem serius dalam hal pengadaan energi. Ada sebuah proses pengelolaan yang tidak tepat, sehingga menyebabkan sumber daya energi yang terkandung di bumi Indonesia tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi rakyat negeri ini. Malah, secara tidak langsung, justru terjadi tindak pemanfaatan sumber daya energi Indonesia oleh korporasi tertentu dan negara-negara lain. Fakta ini memberikan pesan bahwa harus dilakukan evaluasi sekaligus perubahan fundamental dalam sistem pengelolaan sumber daya energi negara kita. Dan peran ini, berada di bawah tanggung jawab seorang pemimpin.

Ketiga, Kedaulatan Keuangan. Di samping capaian prestasinya dalam pembangunan, era kepemimpinan Soeharto menyisakan sebuah kealpaan serius berupa tingginya tingkat ketergantungan negeri ini pada dana pinjaman Internasional. Proses pembangunan yang ditopang oleh basis dana hasil pinjaman, dalamjangka panjang berimplikasi pada lemahnya kedaulatan negara ini dalam bidang keuangan. Kewajiban untuk membayar tumpukan utang yang sangat tinggi, disadari atau tidak, perlahan kemudian berimbas pada domain politik. Lemahnya daya tawar politik pemerintah Indonesia pada tataran Internasional, merupakan salah satu efek ketergantungan negeri ini secara finansial. Pada tingakatan yang paling ekstrem, tidak berdaulatnya negeri ini dalam aspek keuangan, menyebabkan pemerintah dengan mudah didikte oleh kepentingan-kepentingan pihak luar, baik berupa negara maupun korporasi. Hanya seorang pemimpin yang dibekali dua kualifikasi di atas, internal dan eksternal, yang dapat melepaskan Indonesia dari jeratan ketidakberdaulatan keuangan tersebut.

Keempat, Kedaulatan Pertahanan. Posisi Indonesia yang sangat strategis secara geografis, ibarat pisau bermata dua: memberikan keuntungan secara politis dan ekonomi, namun pada saat yang sarna melahirkan tantangan dan resiko yang juga sama besarnya. Selain memberikan efek strategis yang positif secara ekonomi, luasnya perairan Indonesia dan puluhan ribu pulau di dalamnya, pada sisi yang lain juga menimbulkan ancaman tersendiri dari aspek pertahanan dan keamanan. Baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang komprehensif untuk mencapai sebuah kedaulatan. Kedaulatan Indonesia dalam bidang pertahanan bukan hanya menyangkut soal teknik, yaitu kelengkapan serta kecanggihan persenjataan. Namun lebih dari itu, kedaulatan berkaitan dengan aspek mental dan moral. Berdaulat pada tataran pertahanan keamanan, berkaitan erat dengan mental dan moral kedaulatan rakyat Indonesia secara keseluruhan atas tanah airnya. Inilah makna paling substansial dari kedaulatan pertahanan. Secara faktual, Indonesia sejauh ini masih lemah pad a dua aspek tersebut: kedaulatan secara teknis, terlebih lagi pada tataran mental dan moral. Demikian nadirnya kedaulatan Indonesia saat ini, hingga posisi tawar politiknya berada di bawah Malaysia secara politis dan keamanan. Kasus pulau Ambalat merupakan salah satu contoh konkretnya. Budiman sangat menyesalkan fakta tersebut. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan pemimpin dengan dua kualifikasi di atas agar mampu mengangkat mental dan teknik pertahanan negeri ini sehingga menjadi berdaulat.

Kelima, Kedaulatan Teknologi. Tak dapat dipungkiri, teknologi merupakan elemen penting bagi sebuah negara jika ingin memainkan peran strategis pada kancah global. Indonesia pernah mencoba melakukan eksperimentasi untuk membangun basis kedaulatan teknologi pada masa pemerintahan Soeharto dengan B.J. Habibie sebagai ikonnya. Namun sayang, upaya tersebut tidak mencapai hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan agar kegagalan serupa tidak terulang adalah pentingnya basis struktur dan infrastruktur untuk menopang proyek kedaulatan teknologi ini. Menurut Budiman, dua aspek tersebut harus dipersiapkan secara matang, jika tidak ingin gagal. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang visioner dan memiliki wawasan yang luas dan mendalam guna mencapai kedaulatan teknologi.

Bagi Budiman, dengan dibekali kualifikasi, yaitu sebagai inspirator sekaligus motivator, dan sebagai negoisator sekaligus juru komunikasi, maka lima kedaulatan di atas akan dapat tercapai oleh Indonesia. Jadi, bagi Budiman, siapa yang ingin menjadi pemimpin Indonesia, terlebih dahulu harus memenuhi kualifikasi tersebut. Demi Indonesia yang berdaulat atas negerinya sendiri.

Obama lahir sebagai reinkarnasi Kennedy, dengan mengusung progresivitas generasi muda. Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan oleh kalangan muda pada mas a awal kemerdekaan. Kini, semangat itu sudah waktunya dihidupkan kembali, karena bangsa dan negara ini sedang membutuhkan. "Rakyat akan Berkuasa, Tanpa Rasa Takut dan Putus Asa!" tegas Budiman.

Last Updated on Tuesday, 20 January 2009 04:32
 


Page 8 of 15