SarapanPagi Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contents Sosial-Politik
Sosial-Politik


Pedulikah Gubernur Jatim yang Baru Kepada Korban Lumpur Lapindo?

E-mail Print PDF

Pilkada Jatim Bukan Solusi Masalah Lapindo


Sabtu 19 Juli 2008 ini merupakan hari terakhir kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur, sebelum 29 juta warga berhak suara mencoblos Rabu pekan depan. Salah satu masalah yang menonjol di Jawa Timur tidak lain adalah lumpur Lapindo. Tapi ternyata tidak seorang pun dari kelima calon gubernur datang dengan jalan keluar kongkrit. Jangan-jangan pilkada Jatim memang bukan jaminan penyelesaian masalah Lapindo. Berikut penjelasan Kurniawan Mohamad, wartawan harian Jawa Pos di Surabaya.


lumpurlapindo_240.jpgKurniawan Mohamad [KM]: 'Kalau saya lihat calon-calon ini yang kuat itu ini Khofifah, banyak pihak mengatakan itu berpeluang kemudian Soekarwa juga, kemudian Soetjipto'.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: 'PDIP ya'?

KM: 'Ya, jadi kelihatannya tiga besar itu yang berpeluang untuk ini'.  

Peran media
RNW: 'Kalau kita mulai dari masaalah yang sukar dulu. Di berbagai pilkada, di provinsi-provinsi yang lain itu yang menjadi masalah adalah soal golput? Bagaimana Jatim'?

KM: 'Jawa Timur kalau pemilu tahun lalu itu kan 40 ya, kalau nggak salah. Itu 40an ya, hampir 40 golput. Diperkirakan untuk pilkada Jawa Timur sekarang ini ya berkisar antara 35-40 itu. Ya, termasuk tinggi kalau dilihat pemilu tahun 2004. Tapi ini kan sebetulnya peran dari media, baik media cetak maupun elektronik, terkait dengan pilgub ini kan kelihatan signifikan. Artinya nanti angka golput itu bisa berkurang begitu.  

Ini terlihat dari setiap kali media cetak mengadakan parameternya ya, mereka ini partisipasinya juga cukup bagus. Kalau itu dijadikan parameter bagaimana. Kan golput itu kan macam-macam. Ada yang karena dia tidak dapat informasi secara lengkap, ada yang dia tidak punya ideologi. Misalnya pokoknya saya nggak mau nyoblos karena dia tidak percaya apatismelah. Dia tau ada pilgub tapi apatis dia gitu.  

Peran media cetak maupun elektronik itu, kelihatannya bisa golput yang tidak dapat informasi itu. Karena untuk dua pasangan calon kayak pak Naryo sama pak Karwo itu runningnya sudah tiga tahun yang lalu. Dia ke daerah-daerah itu selain mempopulerkan figur, mereka ini juga mempopulerkan bahwa nanti akan ada pilgub. Jadi, dengan cara itu, bisa jadi nanti orang yang semula golput karena tidak dapat informasi itu bisa tidak golput begitu'.

RNW: 'Tapi kalau dari 40% golput zaman pemilu tahun 2004, itu yang paling banyak kategorinya mana'?

KM: 'Pemilih usia antara 24 sampai 39an ya, usia itu antara usia itu'.

 

Golput cenderung menurun
RNW: 'Tapi susah mengatakan bahwa mereka justru tidak tahu-menahu karena tidak melihat media'?

KM: 'Ya, kalau dulu misalnya pemilihan legislatif. Kalau toh dia berkampanye calon-calon, itu kan tidak langsung terasa di sini. Karena dia anggota DPR, anggota DPRD begitu kan, tapi kalau kepala daerah itu kan beda. Artinya orang yang milih itu akan lebih tertarik milih kepala daerah dibandingkan dia milih presiden atau anggota DPR. Presiden itu kan agak jauh gitu kan, kalau kepala daerah itu kan langsung dampaknya gitu.

Karena itu sebetulnya ada kecenderungan menurun golput itu. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, kalau dibandingkan dengan itu ada kecenderungan menurun, dibandingkan dengan pemilu 2004. Meskipun juga angkanya masih besar tetapi ada kecenderungan menurun, itu menunjukkan bahwa tetap beda. Dulu kalau bandingannya pemilu 2004 itu milih presiden sama milih anggota dewan. Nah, ini milih gubernur milih pemimpin yang langsung lebih berdampak daripada presiden sama anggota dewan'.


Kurang kongkrit
RNW: 'Pertanyaan yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah soal Lapindo ya. Bagaimana dari kelima pasangan calon ini menawarkan jalan keluar untuk Lapindo'.

KM: 'Kita kan sebetulnya ada liputan khusus tentang bagaimana para calon itu mengatasi problem-problem yang cukup lama penyelesaiannya di Jawa Timur, antaranya adalah Jembatan Suramadu dan lumpur Lapindo.

Nah, ketika menjawab soal lumpur Lapindo, jawaban para calon ini kurang kongkrit menurut saya. Kebanyakan normatif. Misalnya kita akan duduk bersama, jadi kurang kongkrit. Ada calon yang mungkin karena sudah punya pengalaman di birokrasi, tahu bagaimana sulitnya menangani Lapindo, karena itu terkait kepentingan daerah, kepentingan propinsi, kepentingan nasional, dia tidak berani membuat program yang kongkrit. Barangkali karena dia tahu sulitnya.

Ada juga calon yang karena dia tidak tahu, sering kali tidak realistis jawabannya. Kita ngukur kayaknya enggak realistis program yang diajukannya'.

RNW: 'Dengan demikian sesudah pilkada ini belum ada jaminan Lapindo akan diselesaikan'?

KM: 'Ya, kita sih berharapnya dengan adanya gubernur yang baru itu paling tidak bisa lebih proaktiflah, lebih baik dari sebelumya. Tapi soal jaminan ini sih kalau kita sih mazhabnya kan harus optimis'.

Sumber : http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/pilkada_jatim_lapindo080718

----------------------------------------


Korban Lumpur Lapindo Kecewa kepada Cagub
Tak Satu Pun Cagub Jatim Berani Bersikap soal Penanganan Lumpur

Surabaya, Kompas - Korban semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan mereka terhadap lima pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2008-2013. Tak satu pun dari calon gubernur itu yang berani memberikan jawaban tegas tentang berani atau tidak membuat kontrak politik dengan para korban lumpur Lapindo.

Pertanyaan tentang kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo ini muncul sebagai pertanyaan pertama dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diselenggarakan hari Sabtu (19/7) malam di Taman Tugu Pahlawan, Surabaya.

Hadir sebagai panelis dalam acara yang dihadiri sekitar 500 orang ini adalah pengajar sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Daniel Sparringa; pengajar komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto; dan pengusaha media massa, Dahlan Iskan.

Atas pertanyaan tentang kontrak politik ini, calon gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang perlu diselesaikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo adalah membuat ganti untung dengan para korban. Adapun Sutjipto menuturkan, para korban yang punya kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam kasus ini.

Soenarjo mengatakan, yang penting diselesaikan dalam kasus lumpur Lapindo adalah unsur manusianya. Jawaban senada disampaikan Achmady, yang mengatakan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam kasus ini. Sedangkan Soekarwo menyatakan berkomitmen ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik.

”Saya kecewa karena pernyataan para calon gubernur itu tak ada yang menjawab pertanyaan, yaitu berani atau tidak membuat kontrak politik. Sebagai calon pemimpin, seharusnya mereka berani untuk bersikap pada masalah Lapindo. Jika jawabannya tidak jelas seperti itu, jangan salahkan kami jika meragukan kemampuan mereka,” kata Soenarto, korban semburan lumpur Lapindo.

Hal serupa disampaikan Sunarsih, korban Lapindo lainnya yang sampai sekarang masih tinggal di pengungsian di Pasar Baru Porong. ”Saya kecewa…. Saya kecewa,” katanya berulang-ulang.

Penanganan kasus lumpur Lapindo juga tidak disinggung kelima pasangan calon saat mereka menyampaikan visi dan misinya di depan DPRD Jawa Timur, 7 Juli 2008.


Ingin bermain aman

Pemerhati politik dari Universitas Airlangga, Moh Asfar, menduga ketidakjelasan jawaban tentang masalah Lapindo ini terjadi karena semua pasangan calon ingin bermain aman dan ada kesadaran bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kasus ini amat terbatas.

”Namun, seharusnya tetap ada komitmen yang jelas untuk para korban lumpur Lapindo. Misalnya, janji untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan atau membantu membangunkan rumah untuk para korban. Komitmen seperti itu dapat dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Malang, Ibnu Tricahyo menambahkan, tiga hal penting juga tidak terungkap dalam jawaban pasangan calon dalam membentuk pemerintahannya yang bersih, yakni cek dan keseimbangan dalam pemerintah dan DPRD, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Jawaban semua kandidat atas pertanyaan panelis masih berputar-putar dan hanya retorika.

”Tidak ada calon yang ideal bagi pemilih,” ujar Ibnu mengkritik.


Kampanye terakhir

Sebelum menghadiri debat publik, pada pagi hingga siang harinya kelima pasangan peserta Pilkada Jatim masih berkampanye untuk terakhir kali. Sutjipto-Ridwan Hisjam kemarin menutup kampanyenya di lapangan Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Mereka disambut ribuan pendukungnya mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.00.

Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono berkampanye di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tambaksari, Surabaya, dan pelataran GOR Delta Sidoarjo. Sekitar 10.000 pendukung mereka mengikuti kampanye di GOR Tambaksari yang diramaikan artis dari Partai Pelopor, seperti Camelia Malik, Ahmad Albar, dan Ian Antono.

Sementara itu, Soenarjo kemarin berkampanye di Jombang dan Achmady berkampanye di Madura. Sedangkan calon wakil gubernur Saifullah Yusuf berkampanye di Gedung Guru, Lumajang. (IDR/VIN/INA/ENG/NWO/ACI/dwa)







Sumber :
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/20/0141388/korban.lumpur.lapindo.kecewa.kepada.cagub
Last Updated on Monday, 12 January 2009 05:05
 


Page 9 of 15