SarapanPagi Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contents Sosial-Politik
Sosial-Politik


Saat Kebenaran Semakin Ditinggalkan

E-mail Print PDF

 Tak dapat disangkal bahwa hari-hari ini rakyat semakin muak menyaksikan coreng-moreng wajah penegakan hukum di dalam negeri. Apalagi setelah mendengar rekaman atas sadapan percakapan Anggodo dengan sejumlah aparat penegak hukum dan koleganya, ditambah lagi dengan sinyalemen tentang dana talangan Bank Century yang mengalir ke sejumlah penguasa dan orang penting di negara ini. Rakyat, yang selama ini sulit percaya terhadap aparat penegak hukum, kini semakin sangsi akan integritas mereka. Betapa tidak. Uang nampaknya mampu “membeli” keadilan di negara hukum ini. Tak heran jika selama ini plesetan “KUHP” yang berarti “Kasih Uang Habis Perkara” seakan diamini begitu saja.

Padahal, putusan pengadilan tidaklah identik dengan keadilan. Sebab, keadilan bukan hanya berkait dengan hukum/hukuman, tapi juga kebenaran. Artinya, kebenaran haruslah ditinggikan mendahului hukum/hukuman itu. Hanya dengan demikianlah niscaya keadilan yang dikandung dalam hukum/hukuman itu tercapai. Terkait kasus Bibit-Chandra, Antasari, Bank Century, misalnya, sudahkah kebenaran betul-betul ditinggikan? Mengapa sulit sekali memutuskan pihak-pihak yang bersalah dalam kasus-kasus tersebut, sebaliknya begitu mudah menghukum Aguswandi (dituduh mencuri listrik) dan Minah (dituduh mencuri kakao)?


Tanpa kebenaran yang ditinggikan, sulitlah berharap Indonesia dapat menjadi negara hukum yang berwibawa di mata rakyatnya sendiri maupun di mata dunia. Jikapun kasus-kasus di atas kelak dapat diselesaikan, bukan berarti semuanya tuntas. Bukan tak mungkin suatu saat kasus-kasus itu akan berinkarnasi dalam wujud skandal-skandal yang lain. Kasus Bank Century, misalnya, bukankah masih terkait dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)? Bagaimana pula dengan skandal pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Swaray Gultom tahun 2004 lalu? Adakah keseriusan untuk menyelesaikan skandal bagi-bagi uang kepada 41 anggota DPR yang terlibat dalam panitia pemilihan itu? Mengapa kesaksian Agus Condro, mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan, salah seorang penerima uang dalam kasus tersebut, terkesan tidak ditindaklanjuti secara serius?

Kebenaran merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan. Terkait itulah kita menyesali bangsa ini, karena telah sekian lama meninggalkan kebenaran. Bukankah karenanya dapat dikatakan bahwa keadilan yang sejati tak mungkin diwujudkan di negara hukum ini? Teolog Dorothy Marx dalam bukunya, Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa (Perkantas, 2006), menulis demikian: “Saya merasa the loss of truth merupakan problema dunia yang paling besar, bahkan juga merupakan problema Indonesia yang paling berat. Setiap bangsa yang mengalpakan atau menyepelekan fakta tersebut (padahal mereka ingin maju dalam pembangunan negaranya; terutama ekonomi dan derajat pendidikannya, dengan memperketat militer serta pengamanannya, meningkatkan efisiensi hukum, HAM dan keadilan), harus mengingat, tanpa hal yang paling utama, yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustrasi dan kesulitan. Bahkan diperkirakan kesulitan akan terus meningkat.”

Kembali pada bidang hukum, 12 November lalu, rapat Tim Penyusun Penyempurnaan Metode dan Bahan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas didampingi Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, Lukman Hakim Saifuddin, dan Melani Leimena Suharli, dengan narasumber Agus Widjojo, Satya Arinanto, As’ad Said Ali, AB Kusuma, dan Slamet Sutrisno menyimpulkan bahwa pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk menegakkan NKRI (Kompas, 13/11/2009). Mantan Deputi Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi Agus Widjojo menuturkan, saat ia belum lama ini ke Nanggroe Aceh Darussalam, informasi yang diperoleh dari Panglima Kodam dan elite Aceh, terkadang tidak ada reaksi yang cukup efektif dari pemerintah pusat terhadap masalah yang terjadi di daerah. ”Contohnya undang-undang melarang simbol yang digunakan, tidak boleh menyerupai simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tetapi, banyak sekali partai politik lokal yang menggunakan simbol GAM dan tak ada tindakan dari pemerintah pusat,” katanya.

Soal persyaratan bagi calon pejabat publik harus bisa membaca Al-Quran sebenarnya bisa dihentikan oleh Menteri Dalam Negeri. ”Namun, tidak ada reaksi yang cukup dari pemerintah pusat,” ungkap Agus.

Sementara peneliti senior pada Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, AB Kusuma, menegaskan, dasar negara harus sama di seluruh negara yang berbentuk negara kesatuan. ”Prinsip ini dilanggar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyatakan Aceh boleh menghidupkan ’tujuh kata’ yang selama ini menjadi kontroversi. Padahal, GAM tidak menuntut hal itu,” katanya. 

Mari kita fokus pada dua hal ini. Pertama, soal persyaratan bagi calon pejabat publik harus bisa membaca Al-Quran. Kedua, prinsip dasar negara harus sama di seluruh negara yang berbentuk negara kesatuan. Untuk poin pertama dapat dikatakan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah sudah dilanggar. Pertama, karena semua produk hukum di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh melanggar jiwa dan semangat Pancasila, baik sebagai Cita Hukum maupun Norma Fundamental Negara (Indrati, 2006). Kedua, terkait hierarki hukum, telah ditetapkan bahwa semua produk hukum tak boleh bertentangan dengan perundangan/peraturan yang berada di atasnya (Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan” dan UU No. 10/2004 tentang “Tata Urutan Perundangan”). Jadi, dalam membentuk sebuah perda, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu: 1) perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan; 2) perda dibentuk untuk menjabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 3) perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dalam arti pengaturan di dalamnya tidak berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta tidak bersifat diskriminatif; 4) perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 5) perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah; 6) perda harus dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) perda harus dibentuk dalam kerangka NKRI.

Untuk poin kedua, bukankah soal “tujuh kata” dalam Pancasila versi Piagam Jakarta itu sudah dianggap selesai dengan disetujuinya Pancasila versi “kompromistik” 18 Agustus 1945 yang diberlakukan sampai sekarang? Jadi, jika pemerintahan SBY menyatakan Aceh boleh menghidupkan “tujuh kata” tersebut, jelaslah bahwa pemerintahan SBY telah melanggar Pancasila yang notabene merupakan dasar negara ini. Jika pemerintahan SBY berjalan di dalam ketidakbenaran, dapatkah berharap derajat bangsa ini akan ditinggikan?

Kebenaran, menurut Foucault (1972), dapat dikondisikan, terutama oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Tapi itulah kebenaran yang semu, yang nilainya amat tergantung pada penguasa. Mungkinkah yang sedang terjadi di Indonesia sesungguhnya adalah kebenaran yang semu itu, yang diproduksi terus-menerus oleh, untuk, dan atas nama kekuasaan?



Oleh Victor Silaen, Dosen Fisipol UKI, pengamat politik.
Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 15 Desember 2009

 

Last Updated on Thursday, 24 December 2009 15:19
 


Page 3 of 15